detik.news - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai gerah dengan perbincangan mengenai nasib partainya di koalisi. Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, menyindir anggota koalisi yang malah meributkan partainya, tapi melupakan nasib rakyat kecil.

"Isu setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah isu elit dan tidak penting buat rakyat. Isu besar yang harus dijawab pemerintah sekarang adalah mengatasi ketidakpastian yang menghantui rakyat kecil, yaitu apakah BBM akan naik, kapan dan berapa naiknya," kata Mahfudz dalam pesan singkatnya, Kamis (5/4/2012)

Menurut Mahfudz, pemerintah harusnya fokus menjawab persoalan harga kebutuhan pokok yang sudah terlanjur naik. Padahal, rencana menaikkan harga BBM bersubsidi batal dilakukan per 1 April lalu.

"Ini yang dibutuhkan rakyat jawaban dari pemerintah," imbuhnya.

PKS, lanjut Mahfudz, siap menerima konsekuensi apa pun terkait sikap politik mereka yang menolak rencana kenaikan harga BBM.

"Setgab jangan membuat sibuk masyarakat dengan isu koalisi. Turunkan harga-harga sekarang, itu pesan hati rakyat Indonesia," tegas dia.

*http://news.detik.com/read/2012/04/05/103524/1885740/10/pks-prihatin-setgab-sibuk-urusi-koalisi-bukan-nasib-rakyat?9922022

KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah, menilai, anggota koalisi mungkin saja berharap semua partai yang bergabung dalam Sekretariat Gabungan Pendukung Pemerintah tetap menjaga komitmen bersama. Namun, semestinya komitmen kepada aspirasi rakyat harus lebih tinggi dan diutamakan ketimbang komitmen koalisi antarpartai.

"Koalisi politik itu harus kritis dan bermartabat, dan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan kehilangan akal sehat dan jangan menuntut kepatuhan secara membabi buta," kata Iberamsjah di Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Sebagaimana diberitakan, Partai Demokrat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi pendukung pemerintah bersama Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP.

PKS itu dianggap menyalahi kontrak akibat berseberangan dengan kebijakan koalisi saat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pekan lalu.

Namun, lanjut Iberamsjah, Presiden Yudhoyono justru harus berterima kasih kepada PKS karena partai ini mendorong pemerintah untuk mendekati aspirasi rakyat, yaitu tidak menaikkan harga BBM. Sementara itu, partai-partai lain justru menjerumuskannya untuk menjauhi kehendak rakyat.

"Koalisi itu justru diperlukan untuk menjamin agar pemerintah tetap membela kepentingan rakyat," katanya.

Iberamsjah menekankan, koalisi sebaiknya dilakukan secara kritis. Anggota koalisi jangan hanya membebek kepada pemerintah, tetapi harus kritis dan memberi masukan yang baik.


*http://nasional.kompas.com/read/2012/04/03/23433276/Koalisi.Jangan.Menuntut.Kepatuhan.Membabi.Buta

KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menerima dengan legowo dan lapang dada keputusan Sekretariat Gabungan Parpol terkait posisi partai tersebut dalam koalisi pemerintahan SBY. Setgab koalisi resmi mendepak PKS dari koalisi pemerintahan menyusul pertemuan di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Selasa (3/4/2012) malam.

"Jika rapat setgab malam ini sepakat putuskan PKS tidak lagi bagian dari koalisi, maka PKS dengan legowo menerima hal itu," ujar Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq seperti dilansir Tribunnews.com, Rabu(4/4/2012) dini hari.

Mahfudz mengatakan, ketika PKS memutuskan menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM per 1 April yang diyakini akan sangat membebani masyarakat, PKS sadar betul risiko politik yang akan dihadapi.

"Kami akan menunggu Presiden SBY untuk menyampaikan keputusan itu kepada Pimpinan PKS. Dalam posisi apapun PKS akan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak yang sedang dihimpit berbagai persoalan," Mahfudz menegaskan.

Sebelumnya, Sekretaris Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah Syarief Hasan menegaskan, Partai Keadilan Sejahtera tak lagi menjadi anggota koalisi. PKS dinilai melakukan pelanggaran berat karena tidak menjalankan kebijakan strategis yang wajib didukung dan dilaksanakan seluruh anggota koalisi.

"Anggota Setgab saat ini lima partai," kata Syarief kepada para wartawan seusai mengikuti rapat di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Selasa malam.

*http://nasional.kompas.com/read/2012/04/04/02182823/Didepak.dari.Koalisi..PKS.Legow

Jakarta - Jabatan dan kekuasaan bukan segalanya bagi PKS. PKS bahkan ikhlas apabila 3 menterinya dibagi-bagi ke partai koalisi lain, seperti Golkar dan Partai Demokrat asalkan rakyat mendapatkan haknya.

"Kami ikhlas. Jabatan dan kekuasaan bagi kader PKS bukan segalanya, asal merah putih berkibar, rakyat memperoleh hak-nya, untuk itulah kemerdekaan diproklamirkan. Merdeka!" kata Sekretaris FPKS, Abdul Hakim, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2012).

Menurut dia, PKS siap dengan segala konsekuensi atas penolakan kenaikan harga BBM. PKS siap dengan apa pun yang terjadi dan menatap optimis Pemilu 2014.

"Keputusan politik, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, sudah kami perhitungkan risiko politiknya. Kami puas telah memperjuangkan aspirasi rakyat, 60 persen lebih rakyat tidak menginginkan kenaikan harga BBM," kata Abdul.

Pandangan senada disampaikan Wasekjen PKS Mahfudz Siddik. Menurut dia, PKS saat ini masih menunggu keputusan SBY.

"Kita siap segala-galanya. Kalau Pak SBY mau, gampang saja pidato dua kalimat," kata Mahfudz.


*http://m.detik.com/read/2012/04/03/164446/1884185/10/pks-ikhlas-jika-3-menterinya-dibagi-bagi

Lambannya keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait nasib PKS dan menteri-menterinya paska penolakan partai itu terhadap kenaikan BBM dinilai karena ada kekhawatiran kalau PKS akan jadi besar. Demikian Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi, Selasa (10/4) saat menjadi pembicara dalam Bedah Buku Dilema PKS Suara dan Syariah. 

Menurut Burhanuddin yang juga penulis buku Dilema PKS Suara dan Syariah itu, SBY mempertimbangkan kalau tiga menteri PKS diberhentikan, partai itu akan mendapatkan simpati publik. Simpati publik bahwa PKS merupakan partai terzalimi akibat menolak kenaikan harga BBM akan menguntungkan PKS dalam kompetisi pemilu 2014 mendatang. 

"Persoalannya serius. Dia (presiden) tahu kalau PKS ditendang malah akan membesarkan PKS," ujar Burhanudin di kampus 2 Universitas Islam Negeri, Jakarta, Selasa (10/4). 

Kekhawatiran SBY semakin bertambah karena jika PKS dikeluarkan, SBY akan memiliki ketergantungan pada Golkar yang merupakan satu-satunya partai besar. Padahal selama ini Golkar juga banyak "membangkang." 

"Golkar pun bukan good boy. Banyak pembangkangan yang dilakukan," tegas Burhanuddin. 

Terkait dengan sikap PKS yang selalu kritis dalam koalisi, Burhanudin menjelaskan akan tetap didukung oleh para konstituennya. Sebab, menurut Burhanuddin, konstituen PKS merupakan massa tingkat menengah yang terdidik. Sehingga, mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terkait dengan kritik PKS kepada pemerintah

Imam Hasan Al Banna berkata, “Hendaklah engkau memiliki proyek usaha ekonomi betapa pun kayanya engkau, utamakan proyek mandiri betapapun kecilnya, dan cukupkanlah dengan apa yang ada pada dirimu betapa pun tingginya kapasitas keilmuanmu. Janganlah engkau terlalu berharap untuk menjadi pegawai negeri dan jadikanlah ia sesempit-sempit pintu rezeki. Namun jangan engkau tolak, jika diberi peluang untuk itu. Janganlah engkau melepaskannya, kecuali jika ia benar-benar bertentangan dengan tugas-tugas dakwahmu.”[1]

Harta bukanlah segala-galanya bagi seorang muslim. Namun, dengan harta seseorang dapat melakukan berbagai macam aktivitas yang tidak dapat dilakukan oleh mereka yang tidak berharta, dengan demikian harta akan meningkatkan kemuliaan pemiliknya di hadapan Allah. Kebutuhan pribadi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan da’wah membutuhkan harta untuk dapat dilaksanakan. Dan ini tidak akan tercapai kecuali mereka memiliki kemandirian dalam memperoleh sumber daya. Jika mengandalkan dari pihak lain, maka hal ini hanya akan membawa bencana. Sarana dan fasilitas penunjang keberhasilan da’wah hanya akan bisa diperoleh jika para da’i mampu mengeluarkan harta dari kantongnya sendiri.

Ketergantungan seorang da’i secara ekonomi kepada pihak lain akan berdampak negatif terhadap aktivitas da’wahnya. Ia akan kesulitan dalam membiayai makannya, dan tanggungan keluarga jika ia sudah memilikinya. Ketergantungan ini juga akan menggeser orientasi da’wah yang dilakukannya jika si pendonor menitipkan hal-hal tertentu dalam da’wah yang dilakukannya.

Kemandirian ekonomi hanya dapat dilakukan dengan bekerja, baik secara mandiri ataupun menjadi pegawai. Imam Hasan Al Banna menganjurkan untuk memiliki proyek ekonomi bagi setiap orang, meskipun orang tersebut sudah kaya.[2] Salim A. Fillah menyebutkan alasan  bahwa bisnis, investasi,  atau proyek ekonomi harus menjadi salah satu aktivitas seorang mukmin, yakni agar menghargai waktu dan kerja keras, agar mengerti apa itu risiko, agar berjiwa merdeka, agar menghargai silaturahim, agar bewawasan luas, agar cerdas mengelola anggaran, agar bisa belajar kepemimpinan, agar dapat merasakan indahnya sedekah, agar lebih peka untuk bersyukur dan bersabar, serta agar merasakan nikmatnya memberi kemanfaatan bagi orang lain.[3] (fimadani.com)
_______________________________

[1]  Risalah Ta’alim, dari Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin

[2]  ibid

[3]  Gue Never Die